bla bla bla

Percakapan suatu siang di R.1.4

Mas A : "Mas sama mbak jadi PNS aja deh. Sayang"

Saya : "Kayaknya kalo saya masuk kesana malah membebani negara deh, kasian negara bayarin PNS yang terlalu banyak, kan dana nya bisa dialihkan untuk pembiayaan pembangunan yang lain."

Mas C : "Wah, kalo kita masuk, harus moratorium dulu."

Mas S : "Kenapa koq jadi banyak yang mau jadi PNS gini ya sekarang? Kalo bidang konstruksi di Indonesia, menurut mbak gimana?"

Saya : "Masalahnya, di Indonesia banyak tenaga kerja yang nggak terserap. Peran pemerintah buat penyediaan lapangan kerja sangat terbatas, hanya bisa masuk di PNS dan BUMN, sedangkan keuangan kita, baik DAU kan paling banyak digunakan untuk membayar PNS. Sedangkan sektor swasta sampai sekarang ini dianaktirikan, gimana nggak, lha wong saat ini aja masalah administrasi, birokrasi, perundang-undangan ketenagakerjaan aja nggak jelas.. gimana mau kondusif untuk investasi?

Di satu sisi, sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia karna multiplier effect nya itu, namun sekarang ini malah udah hampir colaps, menurut saya loh ini.. Soalnya tendertender besar udah jarang lagi ditemukan.

Mas S : "Lha iya, kalo pendapatan negara aja banyak yang berasal dari pajak itu.. yang pajak penghasilan cuma berapa persen sih di kita? Yang ngasih banyak kontribusi ya, pihakpihak swasta itu. Lah emang sistem tender sekarang udah semakin parah ya?"

Saya : "Kalo nyari yang bener, juga masih ada mas.. kalo yang nggak bener juga banyak banget. Walopun saya masih anak kemaren sore ya, tapi ya begitu lah kenyataan di lapangan. "
Mas S : "Walah, kacau juga ya masalah infrastruktur negara kita. Masalah utama kita salah satu nya kan di infrastruktur bukan?"

Saya : "Iya sih mas, namun kmaren yang lagi hot kan masalah MP3EI. Kita ambil contoh satu aja, pelabuhan dan tata ruang yang ada disekitarnya. Di Cina, kegiatan industri berada di wilayah laut karena dekat dengan pelabuhan yang memberikan jaringan logistik yang lebih efisien, kegiatan industri mereka beraglomerasi sehingga lebih efektif dan efisien. 

Sedangkan di negara kita aja, yang namanya kegiatan industri itu tersebar dimanamana, menyebabkan transportation cost kita tinggi, selain itu, pelabuhan yang ada di Indonesia itu banyak, namun kecilkecil, tersebar jadi susah untuk monitoringnya, sehingga banyak 'penyelundupan barang' yang seharusnya bisa menjadi pendapatan kita kan? Kenapa nggak kita bikin 2 ato 3 pelabuhan aja namun skala pelayanannya besar, menurut saya sih lebih efektif daripada banyak tapi kecilkecil."

Mas S : "lha kalo kita mau bikin kayak gitu, harus lewat tender ya? tapi saya aga ragu untuk itu. Pernah juga di bagian pengadaan barang kayak gitu, tapi koq 'kacau' ya? maksudnya dengan sistem birokrasi dan administrasi di kita, jadi parah banget. Ga efektif. Atasannya udah jadi apa, nanti bawahannya ngikut deh, bobrok jadinya."

Saya : "tender sih mungkin lah ya.. tapi nanti dilihat mana yang lebih efektif jika pemerintah yang melakukannya sendiri atau pihak lain? kalopun nanti pemerintah yang melakukan, kayaknya harus ada botto up planning, tapi pemerintah pusat harus ada kriteria seleksi terlebih dahulu, biar pemerintah pusat tidak pusing ketika memilih. Nah, kalo yang masalah itu kayaknya kembali pada mental mas."

Mas S : "Tapi Joko Wi (Solo), itu hebat ya?"

Saya : "iya, beliau keren.. saya salut sama beliau, berani menentang Gubernur. "

Mas S : "iya, coba kalo kayak gitu kita bikin jadi penelitian. Jadi ada kah hubungan dengan cara dan sistem pemerintahan (terutama kepala) dalam pembangunan."

Saya : "menarik sih mas, cuma data nya itu looh.. pasti mereka ga bakal mau ngasih."

Mas S : "iya juga sih."

*kemudian yang terjadi adalah keheningan yang lama*

Working Girl

Saya mau sesekali share tentang film disini, judul film nya adalah “Working Girl”

Bukan film barat, tapi ini film asli Indonesia.

Film ini seperti film dokumenter yang menceritakan kehidupan masyarakat golongan ekonomi berpenghasilan rendah untuk mendapatkan uang dan segala resiko yang dihadapinya. Film ini terdapat 3 cerita yang digabungkan menjadi satu.

Pertama tentang penyanyi dangdut jebolan kontest ajang pencarian bakat di tv.

Namanya Riana, dia adalah gadis kecil yang memenangkan kontes ajang pencarian bakat alias penyanyi dangdut di tv. Ternyata perjuangan tersebut mulai ketika dia baru memenangkan kontes tersebut.

Karena orangtuanya sudah tua, dia menjadi tulang punggung keluarganya. Menyanyi dari panggung satu ke panggung lainnya setelah pulang sekolah. Uang dan hadiah yang didapatkan dari menang kontes tersebut digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Dengan embelembel pemenang penyanyi kontes se Indonesia, nama Riana mulai terkenal, bukan menjadi penyanyi dangdut di tv, alihalih menjadi serang diva dangdut, dia banyak mendapat tawaran untuk pentas dari panggung satu ke panggung lainnya untuk acara resepsi pernikahan, ulangtahun dan lainnya. Mungkin karna masih kecil ya, jadi pola demikian lebih sesuai untuk Riana sementara pagi sampai siang hari dia harus sekolah.

Kemudian datanglah pemain karakter baru yang bernama abah Tito, sepertinya neh, menurut saya, dia naksir ama Riana, soalnya tanpa ada hubungan sodara, dia mau membiayai sekolah Riana dan membiayai semua kebutuhannya. Jaman sekarang ya, ga ada yang namanya free lunch, honey..!!

Oke, yang saya lihat cerita disini adalah, selain kehidupan pemenang konteskontes ajang pencarian bakat itu kalo nggak dikelola dengan baik, kasian dengan para kontestannya. Mereka harus berjuang sendirian. Hanya muncul beberapa saat kemudian tenggelam lagi.

Disatu sisi, saya melihat perjuangan seorang anak untuk menghidupi keluarganya, mejadi tulang punggung perekonomian. Dan melihat pendidikannya, saya koq aga kwatir dengan masa depan dia kalo andaikata dia sudah tidak laku lagi menjadi penyanyi.

Pindah ke cerita satu lagi. Kali ini bercerita tentang kehidupan pemain kethoprak.

Indonesia memiliki banyak sekali ragam budaya, salah satunya adalah ketoprak. Ini semacam pertunjukan drama yang menceritakan suatu kisah, ada kisah percintaan, humor, laga, intrik dalam satu kemasan. Mereka biasanya menggunakan bahasa daerah (Jawa) untuk melakukan pertunjukkan tersebut.

Kesenian asli daerah kita sekarang ini sangat mengkhawatirkan kondisinya. Kalah dengan terjangan badai globalisasi, film luar negri dan sinetron.

dengan hanya membayar 5 ribu untuk tiket sekali masuk per pengunjung dan production cost yang begitu besar, ditambah ancaman globalisasi tersebut, saya sangat terkejut masih ada group ketoprak yang masih bertahan. Pemain yang ada di group ketoprak ratarata sudah berusia lanjut, hanya anakanak mereka yang melanjutkan pekerjaan ini, tidak ada tambahan dari pemain luar karna sedikitnya pandapatan yang diterima. Mereka, para pemain ketoprak tetap menekuni ini karna kecintaannya pada kesenian, tujuan mulia untuk melestarikan budaya agar tidak punah.

Ketika melihat kehidupan seharihari merka yang tinggal menjadi satu dengan lokasi panggung ketoprak. Kondisi yang seadanya, tanpa ada sarana prasarana dan utilitas yang memadai, *mandi aja pake ember di ruang komunal, jalanan becek, penerangan seadanya, kamar terbuat dari kardus dan papan bambu*. Walopun kehidupan mereka aga memprihatikan,nomaden, tapi tetep ya, itu yang namanya rokok masih menjadi konsumsi utama, bahkan ada ibu muda yang merokok disebelah balitanya. Argh, mengerikaan..!!

Sebenarnya ada cara untuk menambah penghasilan mereka. Karna ketoprak hanya memulai pertunjukkannya pada malam hari, siang hari mereka dapat melakukan pekerjaan sambila. Banyak ibuibu yang memuliki ketrampilan menjahit atau membuat pernakpernik, aksesoris, mengapa mereka tidak mengembangkan hal tersebut untuk menambah penghasilan?

Memang yang namanya memberantas kemiskinan, tidak bisa menyamakan program, harus ada pengembangan program berbasis komunitas, kemiskinan yang dihadapi tiap kelompok masyarakat itu berbedabeda karakteristiknya, begitu pula dengan penanganannya.

Untuk masalah budaya, mempertahankan kesenian, mungkij kita harus belajar dari Bali yang mencoba mempertahankan budaya nya dengan semboyan dan program 'Ajeg Bali'. Sehingga negara kita yang kaya akan budaya tidak akan kehilangan jati dirinya.

Dan terakhir, cerita yang ketiga, yaitu tentang seorang transgender yang berasal dari Aceh yang bernama Ulfie.

Transgender ini mengidap penyakit yang namanya HIV karna dia tidak mengetahui bahaya nya melakukan 'hubungan' secara bebas tanpa menggunakan 'pelindung' sama sekali. Dia juga tidak mendapat informasi tentang bagaimana penularan dan penyebaran virus HIV tersebut.

Dia mengakui kepada semua orang kalo dia mengidap penyakit tersebut, kecuali kepada ibunya.

Setelah insyaf menjadi transgender dijalanan, dia mencoba untuk menjadi figuran di sinetron, upah yang dia dapat disimpannya kemudian dia mendirikan salon.

Usahanya tidak sampai disitu, dia mencoba untuk mengajak 'saudarasaudaranya' yang lain untuk ikut menyadari pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui ada atau tidaknya virus tersebut didalam tubuhnya sehingga penularan virus tersebut dapat diminimalisir. Mengetahui temannya tumbang satu per satu, dia sangat kwatir dan mulai mencari informasi tentang ada atau tidaknya informasi dan sosialisasi kepada mereka, pelayanan kesehatan dan lainnya. Namun, ketika berhadapan dengan instansi, biasa, adanya birokrasi yang berbelit, pingpong sanasini, sampai nama fiktif pun diajukan agar sepertinya instansi tersebut tidak diganggu.

Sampai akhirnya dia bertemu salah satu konsultannya, Baby Jim Aditya. Disini bu Baby mengeluhkan betapa kadang tidak adil ketika (maaf) para PSK yang dipaksa untuk menggunakan alat pengaman tersebut dan konsumennya tidak? seharusnya keduanya menggunakan. keterbatasan informasi, latar belakang kemiskinan yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pemerintah pun memicingkan mata untuk memperhatikan mereka melalui kebijakankebijakannya.

Inilah potret seharihari masyarakat  di Indonesia, mulai anak yang menjadi tulang punggung keluarga untuk kegiatan ekonomi., budaya asli yang mulai ditinggalkan dan menghilang karna arus globalisasi, sampai penyebaran virus HIV karna kurangnya sosialisi dan kebijakan yang tidak menyentuh masyarakat minoritas.

Nice film walaupun bentuknya dokumenter yang aga membosankan bagi saya, namun memberikan gambaran yang realistis kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia, terutama golongan masyarakat golongan miskin.

Rumah Ku Istana Ku

Akhirnya saya menulis apa yang hampir tiap hari saya pikirkan.

Yups, tentang perumahan. Rumah yang terjangkau oleh semua kalangan.

Dari yang sudahsudah, kita tau bahwa disparitas antara demand dan supply menyebabkan tingginya harga lahan dan berdampak pada tingginya harga perumahan dan ini terjadi di perkotaan, heum... daerah suburbanisasi juga mendapatkan dampak tersebut.

Tingginya harga lahan dan rumah sayangnya tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah untuk mendapatkannya *kalo seluruh masyarakat mampu, maka semua masyarakat dapat punya rumah yang layak* akhirnya mereka mendirikan rumah di daerah marginal dengan kualitas yang tidak memenuhi standart yang ada, sehingga menyebabkan kekumuhan kota. Selain itu, masyarakat perkotaan banyak yang 'tergusur' ke suburban, sehingga menyebabkan aglomerasi perkotaan yang sprawl ataupun leap frog development.

Dengan berpindahnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah tersebut, menjadikan tingginya mobilitas dari daerah suburban ke daerah urban dimana disitulah lokasi mereka bekerja. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya biaya transportasi, waktu tempuh, dan pada akhirnya akan menurunkan mobilitas dan produktivitas masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat tinggal di kawasan yang tidak jauh dari pusat aktivitas ekonomi,sehingga menyebabkan ketidakteraturan tata ruang kota. 

Untuk mendekatkan kembali masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah ke pusat aktivitas kesehariannya dan mencegah tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan, maka dibangunlah suatu pembangunan hunian secara vertical, berupa Rumah Susun (rusun). Dengan pembangunan rusun dipusatpusat kota, dengan intensitas bangunan tinggi diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan yang lebih efisian dan efektif. Pembangunan rusun ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak danterjangkau bagi masyarakat, peningkatan efisiensi penggunaan tanah sesuai peruntukan dan tata ruang, serta dapat meningkatkan daya tampung, mobilitas, produktivitas dan daya saing kota.

Keberadaan rumah susun membuat para penduduk golongan menengah ke bawah bisa bernapas lega karena tersedianya hunian yang murah yangpada dasarnya memang diperuntukkan bagi mereka. Rumah susun memiliki banyak manfaat dan keuntungan untuk dijadikan pilihan sebagai tempat tinggal dan pemerintah membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tersebut dengan memberikan subsidi. Namun sayangnya, banyak masyarakat oportunis yang memanfaatkan' posisi' rumah susun yang strategis dan lebih terjangkau untuk kepentingan ekonomi.

Untuk sementara ini, banyak masyarakat ekonomi kuat membeli atau menyewakan rumah susun tersebut kemudian menyewakan kembali ke masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah.

Mengapa ini bisa terjadi?

Kalo bertanya kenapa, sebenarnya banyak hal yang dapat dilihat.
Mulai dari sistem penyaluran dan penyerapan anggaran, proses perijinan, penyiapan lahan, pembangunan dan konstruksi bangunan, serta sampai pada proses verifikasi penghuni.Semuanya tidak mudah.

Selain itu, karna kelemahan dalam proses perencanaan dan pembangunan di Indonesia adalah koordinasi, monitoring dan evaluasi, makanya terjadi penyimpanganpenyimpangan dalam tujuan program, target dan sasaran.

Akibatnya adalah

Walopun masyarakat menengah ke bawah mendapatkan hunian yang lebih layak daripada rumah tinggalnya yang terdahulu, namun tetap saja mereka (secara keseluruhan) belum mendapatkan keuntungan dari subsidi pemerintah. 

Selain itu, adanya biaya tambahan dalam pembelian atau penyewaan rumah susun tersebut (karena penyewa mendapatkan bukan langsung dari pemerintah), menyebabkan pengurangan kemampuan masyarakat tersebut untuk saving maupun untuk kebutuhan yang lainnya.

Karena seharusnya masyarakat hanya  mengeluarkan biaya untuk rumah atau hunian tidak melebihi dari 30% dari total pengeluaran mereka perbulan, namun, sayangnya kemungkinan biaya yang mereka keluarkan untuk perumahan atau hunian yang layak melebihi 30% dari total pengeluaran mereka belum lagi ditambah biaya untuk mendapatkan sarana prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung kehidupan mereka. Sehingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah pindah dari lokasi yang telah ditentukan dan 'membuka' kembali lahan baru dan mendirikan hunian seperti dahulu, tanpa akses sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai, sehingga kemiskinan perkotaan belum dapat teratasi dengan baik.

Mungkin Indonesia masih harus banyak belajar untuk mendapatkan sistem penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta dapat mengurangi kemiskinan dan kekumuhan kota seperti di negaranegara lain. 

Dimulai dari perencanaan yang kontinyu, kebijakan yang tidak saling tumpang tindih dan implementasi yang sesuai dengan apa yang direncanakan serta proses monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan model serta hasil yang terbaik.

Bank Grameen

Kemiskinan bukanlah satusatunya tantangan serius yang dihadapi Bangladesh. Seperti di Indonesia dahulu, diskriminasi juga menyebabkan wanita Bengali berada dalam kondisi yang sangat sulit, kebanyakan keluarga hanya akan menyekolahkan anak lakilaki mereka karena lakilaki yang akan menjadi pencari nafkah pada masa depan. bukan hanya itu, anak lakilaki selalu punya makanan lebih banyak dan bagi perempuan, bersekolah atau berkumpul di tempat umum adalah sesuatu yang tabu. Kebiasaan ini masih dipatuhi sampai sekarang (tahun 1990).

Sistem mas kawin adalah sesuatu yang tragis, perlakuan yang kejam dan diskriminatif terhadap perempuan di Banglades. Seperti di India, pengantin wanita di Banglades harus memberi keluarga suaminya berupa maskawin berupa barang, kekayaan atau uang tunai yang sepadan. Meski praktik ini seharusnya melanggar hukum, istri yang berasal dari keluarga yang terlalu miskin untuk memberikan maskawin cukup, sering mendapatkan perlakuan buruk dan kejam dari suami serta ibu mertuanya. Pada akhirnya ia mungkin diusir atau dalam skenario terburuk, dipukuli sampai mati. Telah terjadi beberapa kasus dimana seorang suami membakar kain sari istrinya dan membiarkan sang istri tewas terbakar. Untuk alasan apapun itu, hal tersebut merupakan suatu tindak kejahatan dan anehnya mereka tidak mendapatkan hukuman. Itulah sebabnya, terutama di keluarga petani, kelahiran anak perempuan merupakan kekecewaan besar.

Perempuan Bangladesh harus hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Istri tidak boleh bebas berpergian, bahkan berbelanjapun dikerjakan oleh suami. Hanya sedikit suami yang bisa menghasilkan cukup uang untuk menghidupi keluarganya dengan nyaman dan banyak wanita ingin bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Sayangnya, sedikit sekali tempettempat yang memperbolehkan mereka bekerja. Keadaan ini sama dengan Indonesia era Kartini dahulu.

Tetapi sekarang wanita memiliki teman dan sekutu. Ada sebuah bank yang memberikan pinjaman kepada wanita untuk membantu mereka agar mandiri. Namanya bank Grameen (Grameen artinya desa). Suku bunganya normal, tapi untuk meminjam tidak diperlukan jaminan, bank ini memberikan pinjaman atas dasar kepercayaan. Sebelum munculnya Bank Grameen, tentu saja tidak ada bank yang mau meminjamkan uang kepada wanita tanpa modal atau jaminan.

Bank itu didirikan oleh Muhammad Yunus yang berasal dari Banglades, dengan uang 30 dollar yang berasal dari tabungan pribadinya. Hanya dalam waktu empat belas tahun, upaya ini berkembang menjadi Bank Grameen, dengan nilai sekitar 220 juta dollar. 94% peminjamnya adalah perempuanperempuan miskin.

Bank untuk kaum miskin, mengagumkan bukan?

Prof. Yunus mengunjungi Bank Grameen yang dibangunnya

Kondisi Bank Grameen, tidak ada bangunan, namun sistem yang bekerja

Dengan keinginan untuk memberikan kemandirian kepada wanita, yang bahkan tidak diijinkan untuk berpergian, ia memulai dengan membagikan 30 dollar kepada 42 wanita desa, sambil menyarankan mereka berternak ayam. Ketika ayam mulai bertelur, wanitawanita itu bisa menjual telurnya. Kemudian ia mengajari mereka cara menabung uang sedikit demi sedikit. Dr.Yunus percaya kepada wanita karena berdasarkan pengalaman pribadinya meminjamkan uang kepada pria, banyak yang tidak menepati janji mereka. Ketika hari mengembalikan uang tiba, kemungkinan besar semua uangnya sudah lenyap, dihabiskan untuk mabukmabukan. Sementara wanita, khususnya wanita miskin, cermat sekali dalam membayar bunga pada hari yang ditentukan. Kemudian, Dr. Yunus membagi wanitawanita tersebut ke dalam beberapa kelompok, sehingga jika seseorang tidak sanggup membayar pinjamannya tepat waktu, orang lain dalam kelompoknya dapat memberikan pinjaman, ia tau dengan saling membantu para wanita ini akan mendapatkan keuntungan tersendiri.

Bagaimanapun, wnitawanita itu harus mempelajari aritmatika untuk membuat perhitungan uang. Mereka juga harus belajar membaca. Lambat laun para wanita akan menyadari pentingnya pendidikan bagi anakanak dan mereka sanggup membiayai pendidikan anakanak dengan uang yang mereka hasilkan sendiri. Saat para wanita mulai mengarahkan pandangan kepada masyarakat, maka saat itulah segala sesuatu akan mulai membaik.

“toto-chan’s children”

Tetsuko kuroyanagi

Racism

When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey

And you calling me coloured?

written by an anonymous african kid

*via my friend, indira

Dari 'Atas' ke 'Bawah'

Masih tentang kesenjangan yang menjadi fokus pembicaraan temanteman dalam suatu organisasi yang saya ikuti. Kali ini bukan kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu kawasan atau daerah, namuan kesenjangan antar daerah. Indonesia bagian barat yang memiliki infrastruktur yang lebih baik dan Indonesia bagian timur yang masih banyak memiliki kekayaan alam.

Ditambah lagi dengan rendahnya daya saing kita (garagara infrastruktur kita yang parah), terbatasnya anggaran (pemerintah hanya bisa menyediakan 30% dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur yang hingga 2014 mencapai Rp 1.429 triliyun) dan, maslah yang paling menyebalkan menurut saya, yaitu labirin aturan.

Negara kita membutuhkan perencanaan infrastruktur yang integrated agar wilayah berkembang dengan baik, tidak per bagian saja, namun diharapkan dapat menyeluruh.

Indonesia banyak menerapka model dari negaranegara tetangga, namun sayangnya Indonesia belum punya model sendiri untuk diterapkan sesuai dengan karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan (yang harusnya menjadi negara perikanan), negara yang memiliki iklim tropis, negara dengan jalur gunung api dan rawan bencana geologi, dsb dst.

Dulu, yang sangat terkenal adalah metode 'Growth Pole Theory (1980an)" yaitu percaya pada trickling down effect agar wilayah berkembang, namun kenyataannya?

Sekarang saya mendengar ada sesuatu yang menarik untuk dibicarakan yaitu MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), saya langsung berfikir : ini sebuah solusi baru atau sekedar promosi?

MP3EI ini berasal dari : identify economic centers kemudian dibawa ke determine traffic density (dimana disini menggunakan matriks OD untuk melihat tingginya pergerakan barang dari daerah penghasil ke pusat ekonomi), identifikasi kembali dengan melihat RTRWN (incorporate RTRWN) dan mengidentifikasi sektor kunci bagianbagian pendukungnya, sehingga menjadi final corridor definition.

dan ini menjadi koridor yang integrated untuk pengembangan percepatan kawasan di Indonesia.

Produk MP3EI ini, terdapat 6 koridor dengan spesialisasinya masingmasing, yaitu KE (kawasan Ekonomi) Sumatra,  KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi dan Maluku Utara, KE Bali dan Nusa Tenggara dan KE Papua serta Maluku.

Pengembangan MP3EI harus 'dihubungkan' dengan feeder sistem yang memadai (ini kalo dianalogikan seperti busway) dan disini perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah. Sistem koridor MP3EI juga perlu dilengkapi dengan sebaran kegiatan ekonomi yang 'stand by' atau 'ready' untuk berkembang begitu ada infrastruktur (bukan idle status). Namun permasalahan yang kemudian diperkirakan muncul adalah belum adanya antisipasi terhadap eksternalitas yang akan terjadi, terutama dalam kawasan keseimbangan ekonomi timur-barat dan keadilan sosial, selain itu banyak juga yang memperkirakan proyek ini akan mandeg karena tidak adanya integrasi antar unadangundang *ini dilihat dari perspektif investor*. Misalnya di DPR, UU Pertanahan sampe sekarag belum selese, untuk pembangunan infrastruktur perlu mengacu pada UU Tata Ruang (RTRW maupun RDTR), kalo undangundang itu nggak selese, bagaimana investor dan stakeholders yang lain mau dan bisa untuk menjalankan mega proyek ini, ditambah dengan inkonsistensi program, apakah jika nantinya presiden kita ganti lalu proyek ini kemudian dilupakan begitu saja? 

Kemarin, doktor dan profesor berbicara dalam sebuah seminar : kita harus belajar pada Amerika sewaktu mereka membangun wilayahnya yang tertinggal, mereka tidak memperhitungkan apa itu cost benefit ratio, cost efective dan berbagai macam analisis ekonomi lainnya yang melihat apakah pembangunan proyek atau kegiatan tersebut menguntungkan atau tidak, mereka hanya berikir tentang kesetaraan, mengurangi kesenjangan, dimana nantinya diharapkan kawasan yang tertinggal tersebut akan mengikuti (development follow by ribbon).

Yang dipertanyakan disini adalah : apakah pemerintah kita berani untuk itu? Kalo pemerintah menyerahkannya pada private sektor, sepertinya harus ada incentive yang besar, dan *pengalaman* kita tau, bagaimana permintaan pembagian 'separuh besar dan separuh kichil' di daerah timur sana.

Pemerintah pusat harus tegas dalam memonitoring dan mengevaluasi program pembangunan dan kegiatan yang ada di masingmasing daerah, walopun sekarang ini kita sudah melakukan otonomi dan desentralisasi, namun pemerintah masih memiliki kewenangan untuk monitoring bukan? dan ini yang menjadi kelemahan di Indonesia, kurang bahkan hampir tak ada proses monitoring dan evaluasi, sehingga banyak terjadi penyimpangan.